Indonesia sudah puluhan tahun mengibarkan merah putih setiap
17 Agustus. Lagu kebangsaan kita dinyanyikan dengan khidmat, upacara
dilaksanakan penuh hormat, dan pidato pejabat selalu berisi kalimat sakti: “Kemerdekaan
ini adalah hasil perjuangan para pahlawan, jangan disia-siakan.”
Kalimat yang indah. Menyentuh hati.
Tapi seperti kopi instan, rasa manisnya cuma di awal. Begitu diteguk sampai
habis, yang tersisa hanyalah ampas.
Dulu, kita dijajah oleh bangsa asing. Mereka memeras
hasil bumi, mengambil tanah, dan memaksa rakyat bekerja untuk kepentingan
mereka.
Sekarang, kita memang sudah tidak dijajah bangsa asing… tapi entah
kenapa pola permainan itu terasa akrab.
Rekening Nganggur? Blokir!
Alasannya demi mencegah pencucian uang dan tindak kriminal.
Terdengar mulia. Tapi siapa yang diperiksa? Apakah betul yang disasar para
pencuci uang kelas kakap?
Nyatanya, yang kena justru rakyat biasa yang sengaja membiarkan rekeningnya
kosong—bukan karena mencurigakan, tapi karena memang tidak ada yang bisa
dimasukkan ke sana.
Bagi sebagian rakyat, rekening hanyalah dompet digital yang isinya sama seperti dompet kulit mereka: tipis, atau malah kosong. Ironisnya, rekening kosong dianggap mencurigakan, tapi rekening gendut pejabat jarang dipertanyakan.
Tanah Nganggur? Sita!
Katanya demi pemerataan lahan dan pembangunan. Indah sekali
di brosur, memesona sekali di pidato.
Tapi realitasnya, tanah itu kemudian disulap menjadi kawasan industri atau
komplek elit yang penjaganya lebih banyak daripada petani yang dulu tinggal di
sana.
Pembangunan yang katanya “untuk rakyat”, tapi rakyatnya entah dipindahkan ke
mana. Mungkin ke halaman belakang sejarah.
Pajak Naik? Katanya untuk Rakyat.
Pajak dinaikkan dengan dalih membiayai pembangunan,
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan setumpuk alasan mulia lainnya. Tapi
mengapa biaya hidup justru semakin mencekik?
Bagi rakyat kecil, pajak itu ibarat iuran wajib ke gedung pesta—mereka
membayar, tapi tidak diundang makan.
Dan ketika ada suara usul agar gaji pejabat dipotong demi
efisiensi, jawabannya selalu elegan: “Kalau gaji kami turun, kami tidak bisa
fokus memikirkan rakyat.”
Aneh. Sejak kapan isi perut pejabat jadi syarat mutlak untuk berpikir jernih?
Bukankah banyak guru honorer, tenaga medis, dan buruh yang gajinya pas-pasan
tapi tetap memikirkan orang lain?
Kemerdekaan: Hak atau Sewa?
Kalau merdeka artinya bebas bicara, kenapa yang paling
nyaring justru mikrofon pejabat?
Kalau merdeka artinya punya hak, kenapa hak itu bisa dicabut kalau kita
“terlalu diam” atau “terlalu miskin untuk berpartisipasi”?
Kalau merdeka artinya bisa mengatur nasib sendiri, kenapa nasib itu selalu
diatur orang lain yang bahkan tidak pernah kita ajak rapat?
Mungkin kita memang sudah merdeka… di atas kertas.
Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kemerdekaan itu terasa seperti kontrak sewa
yang bisa habis kapan saja, tergantung siapa yang memegang stempel.
Penjajahnya mungkin tidak lagi memakai seragam kolonial dan topi tropis, tapi
jas mahal dan pin lambang negara di dada.
Selamat Hari Kemerdekaan.
Tetaplah bangga menjadi warga negara merdeka… selama Anda tidak keberatan
membayar harganya.